Latar Belakang IT Inventory – Pemberian Fasilitas Fiskal dari Pemerintah

Di sisi lain, peran pemerintah dalam membangun industri nasional sangatlah penting yang salah satunya adalah dengan cara memberikan berbagai macam insentif termasuk insentif fiskal kepada pelaku industri. Salah satu insentif fiskal yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (UU Kepabeanan) adalah penangguhan Bea Masuk, PPN atau PPN dan PPnBM, dan PPh Pasal 22 Impor tidak dipungut (Pasal 44 UU Kepabeanan), pembebasan Bea Masuk dan PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut (Pasal 26 UU Kepabeanan), serta pengembalian Bea Masuk yang telah dibayar (Pasal 27 UU Kepabeanan). Pemberian fasilitas fiskal ini diberikan kepada perusahaan yang mendapat status Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dan perusahaan penerima fasilitas Pembebasan dan/atau Pengembalian.

Agar pemberian fasilitas fiskal ini dapat lebih berdayaguna bagi pembangunan industri nasional maka tentunya pemerintah melalui DJBC perlu melakukan penyederhanaan prosedur pelayanan untuk mempercepat proses pelayanan dan mengembangkan pola pengawasan yang lebih efisien dan efektif dengan seminimal mungkin mendistorsi pelayanan, sehingga sudah selayaknya DJBC melakukan perubahan atas pola pelayanan dan pengawasannya terhadap pemberian fasilitas fiskal. Pola pelayanan dan pengawasan yang selama ini dititikberatkan pada pola fisik, misalnya dengan menempatkan petugas hanggar di Kawasan Berikat sudah selayaknya diubah menjadi pola non-fisik. Penggunaan teknologi informasi berbasis komputer dalam sistem persediaan merupakan prasyarat dalam pola pelayanan dan pengawasan non-fisik.